Jepang Berencana Ubah Kebijakan Belanja Barang Duty Free Gara-Gara Turis Nakal

Aqilahnews.com, Jakarta – Jepang berencana merevisi sistem belanja produk duty free bagi turing asing untuk menghentikan penjualan kembali barang-barang yang dibeli di toko bebas bea. Sebagaimana diketahui, sistem duty free berarti membebaskan pajak konsumsi atas suvenir dan barang lain yang dibeli di toko bebas bea jika barang tersebut dibawa ke luar negeri.

Penjualan kembali pembelian bebas bea di Jepang dilarang, dan saat ini pajak konsumsi tidak dipungut saat pembelian. Namun, pemerintah negara itu sedang mempertimbangkan mengenakan pajak ketika barang tersebut dibeli, lapor Asahi, dikutip Jumat, 1 Desember 2023.

Pengembalian pajak akan dilakukan setelah pembeli barang duty free mengonfirmasi “keberangkatan” item dari Jepang, kemungkinan besar di bandara. Sistem seperti ini telah diterapkan di banyak negara lain di dunia, seperti di Eropa.

Prosedur penjualan bebas bea di Jepang sepenuhnya terkomputerisasi pada Oktober 2021, dan analisis data pemerintah menunjukkan bahwa banyak barang yang dibeli pembeli besar tidak meninggalkan Jepang.

Pada tahun fiskal 2022, 51.726 orang masing-masing membelanjakan antara 1 hingga 10 juta yen untuk barang bebas bea. Sementara itu, 1.838 orang masing-masing membelanjakan antara 10 juta hingga 100 juta yen, kata seorang sumber.

Selain itu, 374 orang juga masing-masing menghabiskan lebih dari 100 juta yen, dengan total 170,4 miliar yen pada tahun itu. Artinya, transaksi produk bebas bea rata-rata 450 juta yen per orang, kata mereka. Petugas bea cukai, bekerja sama dengan maskapai penerbangan, memeriksa 57 dari 374 pembeli besar.

Dari situ, hanya satu orang yang dipastikan membawa barang bebas bea tersebut ke luar Jepang. Pihak berwenang tidak dapat mengidentifikasi barang bebas bea yang sebagian besar dibeli 57 orang tersebut. “Banyak pembeli yang mungkin menjual kembali barang-barang tersebut di dalam negeri,” kata sumber pemerintah.